Jakarta, suarasenayan.com – Bangsa Indonesia dibuat terkejut sehubungan adanya pemberitaan mengenai penolakan kehadiran Duta Besar RI untuk Brazil di Istana Presiden di Brazil, untuk menyerahkan Surat Kepercayaan Pemerintah Indonesia, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Presiden Brazil membatalkan pertemuan dengan Dubes RI, padahal pada kesempatan tersebut Presiden Brazil berkenan menerima lima Duta Besar dari negara lain.
Sebelumnya, Pemerintah Brazil telah menarik Dubesnya dari Indonesia beberapa waktu lalu, sehubungan dengan eksekusi mati yang diterima warga negaranya terlibat kasus Narkoba, yakni Marco Asrier yang telah di eksekusi mati pada (18/1) lalu, seorang lagi akan mengalami nasib serupa akan di eksekusi mati, yakni Rodrigo Gularte, bersama para terpidana mati, antara lain dua Bali Nine asal Australia, Prancis, Ghana, Philipina, Nigeria dan Indonesia.
Akibatnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi melayangkan protes keras dengan menarik Dubes RI untuk Brazil, Toto Riyanto.
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memerangi peredaran Narkoba di tanah air tidak main-main.
Dimana sebelumnya Pemerintah melalui.Kementerian Hukum dan HAM telah mengeksekusi mati para bandar dan pengedar Narkoba, baik WNI maupun WNA, salah satunya WNA asal Brasil, dan satu orang lagi mengalami hal yang sama, juga akan menjalani eksekusi mati, karena Presiden telah menolak permohonan Grasi dari para terpidana mati kasus Narkoba.
“Negara sahabat harus menghargai kedaulatan dan hukum yg berlaku di negara kita. Siapapun harus menjunjung tinggi hukum, hukum untuk semua, bagi siapapun yang melanggar di wilayah negara NKRI,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, KH. Abdul Hakim, saat dihubungi suarasenayan.com, Minggu (22/02).
Politisi PKS Dapil Provinsi Lampung, KH. Abdul Hakim menambahkan, kita berharap mereka bisa mengerti, narkoba telah menghancurkan masa depan anak bangsa, tak perlu gentar untuk terus konsisten, memerangi kejahatan transnasional Narkoba dan sejenisnya.
Penulis : Ryan
Sumber berita : http://suarasenayan.com/dpr/2015/02/22/negara-sahabat-harus-menghargai-kedaulatan-dan-hukum.aspx
